Soal Penghantar Bisnis Minggu ke 3

1.      Berikan contoh masing-masing bentuk usaha perusahaan, bank dan non bank, masing-masing 3 contoh usaha nyata? Dan di cari landasan hukumnya bukan hanya nama-nama perusahaannya saja!

# Lima contoh nama-nama perusahaannya yaitu:

1.      Bank

2.      Non Bank

3.      Perseroan

4.      Firma

5.      CV

Jawaban

1.      Bank

Bank Rakyat Indonesia

Bank Tabungan Niagara

Panin Bank

Landasan hukum :

1.    Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang ‐ Undang Nomor 10 Tahun 1998

2.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

4.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi Undang-Undang.

2.      Non Bank

1.      LEASING

Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak pilih (optic) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangkja waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.

1. Dasar Hukum

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dibuat Surat Keputusan :

No. Kep. 122/MK/IV/1974

No. Kep. 32/M/SK/2/1974

No. Kep. 30/Kpb/I/74

Surat ini merupakan surat izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia.

2. Usaha Leasing

Dapat dilakukan oleh :

Lembaga Keuangan Bank

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank apabila hendak melaksanakan kegiatan leasing akan diatur berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan (Undang-undang No. 14 tahun 1967).

Lembaga Keuangan Non Bank

a. Telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/1972.

b. Untuk kegiatan leasing yang dilakukan harus mempunyai tata usaha/pembukuan tersendiri.

2.       Reksa Dana

Ø  Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Ø  Reksa Dana berbentuk Perseroan (PT. Reksa Dana)

suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan

perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi.

3.      Kontrak Investasi Kolektif

kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Ø  Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal BabIII Reksa Dana dan Bab VII Bank Umum Sebagai Kustodian.

Ø  Keputusan Menteri Keuangan No. 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham Atau UnitPenyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing; dan4. Peraturan – peraturan Bapepam lainnya

3.       Perseroan

PT. PLN

ü  Landasan  Hukum
– Peraturan Pemerintah RI No 23 tahun 1994.
– Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No KEP-032/M- PBUMN/1998 Jis Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. : KEP-033/M-PBUMN/1998; Keputusan Menteri Keuangan RI No. 108/KMK.05/2001; dan Keputusan Menteri Keuangan RI No 406/KMK.05/2001.
– Anggaran Dasar PT PLN (Persero).

       PT. AKSES

ü  Landasan Hukum

PT Askes (Persero) yang berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte Notaris Muhani Salim, SH Nomor 104 tanggal 20 Agustus 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris NM Dipo Nusantara Pua Upa, SH Nomor 37, tanggal 19 Agustus 2008 yang mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan

     PT. POS INDONESIA

ü  Landasan Hukum

Pendirian PT Pos Indonesia didasari Akta Notaris Sutjipto, SH Tanggal 20 Juni 1995 No.117 yang telah dilakukan perubahan pada Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris Sutjipto,SH tanggal 21 September 1998 No.89 yang mengukuhkan ijin pendirian perusahaan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M 13.HT.03.05.TH. 1988 Tanggal 11 April 1988 yg esensinya menegaskan misi PT Pos Indonesia sebagai : Turut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bidang pelayanan pos dan jasa giro di DN maupun di LN dgn menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas .

4.      Firma

 -Deloitte Konsultan Indonesia

- KPMG

- Price water house coopers

ü  Landasan Hukum

Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.

5.      CV

  Rally Mobil

  Andi Jaya Motor

  Nanda Mobil

Landasan Hukum

Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.