UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi adalah sebuah tindakan menyalah gunakan kepercayaan public kepada sebuah instansi Negara. Hal mengenai korupsi pun sudah tercantum pada UU No. 31 Tahun 1999 jg UU No. 20 Tahun 2001. Yaitu berisi tentang bentuk  / jenis tindakan pidana korupsi yang dikelompokan sebagai berikut :

a)      Kerugian keuangan

b)      Suap menyuap

c)      Penggelapan dalam jabatan

d)     Pemerasan

e)      Perbuatan curang

f)       Benturan kepentingan dalam pengadaan

g)      Gratifikasi

Namun hingga saat ini permasalah mengenai korupsi masih saja berlangsung, bahkan Indonesia tercatat sebagai Negara urutan ke 118 dengan skor 32. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar dan membudaya di negeri ini. Nah ,kalau sudah begini apakah kita harus bangga dengan aib tersebut? Pelaku korupsi merupakan parasit yang dapat menghancurkan Negara dari dalam.

Inilah beberapa dampak korupsi bagi perekonomian Negara yaitu :

1. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan control akibat kegagalan pasar.
2. Korupsi mendistorsi insentif seseorang yang seharusnya melakukan kegiatan produktif menjadi keinginan untuk merealisasi peluang korupsi dan akhirnya menyumbangkan negatif value added.
3. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost yaitu memperbesar biaya produksi dan memperbesar biaya yang harus dibayar bagi konsumen/masyarakat (dalam kasus pajak) sehingga berakibat menurunkan kesejahteraan masyarakat.
4. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah, yang memberikan pengaruh negative bagi pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.
5. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi.

Dari beberapa dampak diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi dapat merugikan banyak manusia bahkan merugikan Negara. Negara yang seharusnya dapat berkembang secara baik menjadi terhambat akibat tindakan korupsi.

Sebagai warga Negara kita harus mengupayakan pemberantasan korupsi agar Negara Indonesia bisa terlepas dari beban korupsi. Peranan serta masyarakat dalam memberantas korupsi sudah tercantum pada UU No. 41 Tahun 1999. Adapun beberapa upaya yang dapat kita tempuh dalam mengatasinya :

1. Upaya pencegahan (Preventif) yaitu menanamkan pendidikan anti korupsi bagi anak bangsa melalui pendidikan formal , informal , dan agama.
2. Upaya penindakan (kuratif) yaitu menindak lanjuti hukuman peringatan, pemecatan secara tidak terhormat dan hukuman pidana kepada mereka yang terbukti melanggar.
3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa yaitu bersikap tidak acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi, melakukan partisipasi dan mengontrol social terkait dengan kepentingan public.

Namun saat ini hukuman bagi seorang koruptor di Indonesia tidaklah berat yang membuat para koruptor tidak jera menghabiskan uang Negara. Inilah beberapa hukuman yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah agar para koruptor jera memakan uang rakyat.

1. Di fakir miskinkan

Koruptor yang tertangkap basah melakukan korupsi, seharusnya di sita semua barang-barangnya, dari rumah, mobil, dan segala yang dia punya, sampai sekecil peniti pun harus di sita, kecuali baju yang melekat pada badanya saja yang tak di sita, yang lainnya disita sampai habis tak bersisa. Dan di black list, tidak boleh melamar pekerjaan di semua perkantoran seluruh Indonesia, baik yang swasta maupun yang negeri. Biartahu rasanya menjadi orang gelandangan.

     2.  Digantung di atas monas

Keren tuh usul Anas Urbaningrum, yang mengatakan kalo dia terbukti korupsi dalam kasus hambalang maka Anas siap di gantung. Wah, berarti kalo benar pak anas terlibat kasus korupsi hambalang, mesti siap-siap dong. Mudah-mudahan sih ucapan dia benar kalo dia tak terlibat kasus hambalang, tapi bagaimana ucapannya nazar yang mengatakan kalo Anas urbaningrum ikut terlibat. Seharusnya buktikan dong pak anas kalo sampean tak terlibat, jangan bisanya klarifikasi di media saja…heehehe

Di gantung di monas, jika semua koruptor yang sudah terbukti bersalah, dihukum di gantung di monas akan lebih menakutkan para koruptor tuh, tapi bisa bisa monas di ganti monument koruptor gantung, singkatannya apa yah?….hihihihi

      3.   Ditonjok wajib pajak se Indonesia           

Jika setiap wajib pajak menonjok pelaku koruptor, rasannya ada kepuasannya tersendiri, hitung saja sendiri berapa wajib pajak di Indonesia ini. Yang pasti ada jutaan orang wajib pajak. Seandainya tiap orang yang membayar pajak menonjok 3 kali pelaku koruptor. Berapa kali koruptor itu kena pukulan orang seluruh Indonesia…….hahahaha, sadis.

      

       4.  Dihukum mati

Hukuman yang terlalu ringan buat pelaku koruptor sangatlah melukai rakyat Indonesia, seolah olah hukum di negeri ini hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas. Koruptor seharusnya di hokum mati, sehingga akan mengurangi adanya korupsi. Karena akan berpikir ulang jika tertangkap melakukan korupsi.

Korupsi memang kejahatan paling sadis, sehingga perlu adanya hukuman yang paling jera. Berapa juta orang yang di rugikan akibat korupsi negara. Jika pencuri motor saja di hokum berat, bahkan ada yang sampai meregang nyawa akibat tertangkap dan di keroyok warga. Lalu kenapa koruptor tidak di hukum berat saja.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://www.bahaudin.com/2012/10/korupsi-dan-jenis-jenisnya.html
http://indragunawan0605.wordpress.com/2013/11/20/dampak-korupsi-bagi-perekonomian-indonesia/
http://idiesta.blogspot.com/2012/10/peran-serta-masyarakat-dalam.html
http://tsefull.blogdetik.com/2012/03/13/inilah-hukuman-yang-pantas-untuk-koruptor/